News

Pemerintah Diminta Segera Rampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah Diminta Segera Rampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mendorong pemerintah segera menuntaskan rancangan Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi. Ia menilai belum ada undang-undang yang membahas secara detail terkait dengan jaminan keamanan data pribadi.

"Saya melihat kita ini punya banyak UU yang menyinggung data pribadi. Saya hitung ada itu 32 UU, tetapi belum ada UU penjamin data pribadi. UU ini kami dorong agar memberikan rasa lebih aman kepada warga negaranya, bukan hanya pemerintah yang diberi legalitas meminta data kepada warga negaranya," kata Hanafi, dalam diskusi Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/3).

Dia juga menilai bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri tidak bersinergi mengenai rancangan UU itu. Menurutnya, pemerintah belum menganggap penting keamanan data untuk warga negaranya.

Ia menyebut bahwa pada saat rapat kordinasi dengan Kominfo dan Komisi I DPR, pihaknya sudah menyampaikan agar UU tersebut menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.
"Tapi dari sisi pemerintah adalah Kemenkumham, mereka belum menjadikan ini prioritas untuk disampaikan ke DPR, bagaimana DPR mau memaksa, enggak bisa. Sehingga kami harapkan pemerintah ini satu suara, apakah Kemenkumhan, Kominfo termasuk Kemendagri di sini, untuk menjadikan UU ini prioritas," kata dia.

Hanafi menyebutkan dalam UU perlindungan data pribadi nanti akan diatur mengenai kedaulatan warga atas datanya. Aturan tersebut sudah banyak digunakan di negara-negara lain, seperti Amerika, Vietnam, Malaysia dan negara Eropa lainnya.

"Supaya apa, supaya masyarakat lega, aman, dan juga memperkecil resiko penyalahgunaan atau kebocoran tadi. Kalau ini tidak dilakukan, maka keraguan terhadap pemerintah, negara, mungkin kecurigaan itu akan muncul terus. Sebaiknya hal itu dihilangkan dengan UU baru, terkait perlindungan data pribadi," paparnya.

Dia menambahkan, dalam UU yang ada saat ini pun belum diatur mengenai sanksi pidana bagi para provider yang melakukan penyalahgunaan data konsumen.

"Contohnya registrasi prabayar ini, yang dilajukan provider, tetapi misalnya provider melakukan penyalahgunaan, yang akan diberi sanksi kepada provider hanya sekedar sanksi administrasi, padahal penyalahgunaan itu kan kiminal. Mestinya tanpa harus melakukan karena delik umum harus segera diusut," pungkasnya.

admin

Related Articles

Leave a Reply

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close