Media Diminta tak Menjadi Pengumbar Aib Masa Lalu

Media Diminta tak Menjadi Pengumbar Aib Masa Lalu

Media Diminta tak Menjadi Pengumbar Aib Masa Lalu

Media massa utamanya media penyiaran diminta tak menjadi pengumbar aib masa lalu seseorang. Kesalahan, kekeliruan, segala hal yang mempermalukan seseorang di masa lalu tidak sepantasnya dipublikasikan kembali.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah membuat aturan pelaksanaan right to be forgotten (hak untuk dilupakan). Aturan itu penting agar potensi masalah itu tidak semakin membesar.

Hanafi mencermati kasus artis Kartika Putri yang telah berhijrah memakai hijab, namun banyak media yang masih menyiarkan foto-fotonya terdahulu.

"Kejadian yang menimpa Kartika Putri mungkin dialami oleh artis-artis yang telah berhijrah lainnya. Sudah saatnya Kemenkominfo mengatur tentang right to be forgotten sebagaimana amanat UU ITE," kata Hanafi menanggapi

Hanafi berharap industri penyiaran jangan menjadi agen yang mengumbar aib seseorang di masa lalu. "Orang kembali ke jalan yang lurus, malah seolah-olah di-bully secara terselubung dengan memuat foto-foto terdahulu. Prinsipnya, kenapa harus mempertanyakan masa lalu seseorang ketika dia sedang berikhtiar untuk masa depannya menjadi lebih baik," kata Hanafi.

Menurutnya, kasus itu bisa dihindari jika pemerintah serius melaksanakan amanat revisi UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Right to be forgotten (RTB) diatur dalam Pasal 26 Revisi UU ITE. RTB adalah hak bagi seseorang untuk dihapuskan informasi tentang dirinya di media internet.

Isi Pasal 26 adalah (1) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. (2) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengkritik pemerintah yang sudah dua tahun setelah revisi UU ITE diberlakukan, tak kunjung menyusun pedoman teknis pelaksanaan hak untuk dilupakan ini.

"Urgensinya ada Peraturan Pemerintah untuk mengatur Pasal 26 itu. Karena disebutkan penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Tapi, bentuknya apa, prosedurnya, proses akuntabilitas, dan komplain publiknya seperti apa kan tidak ada. Padahal, dalam rezim UU Keterbukaan Informasi Publik untuk mengecualikan suatu informasi itu ada beberapa tes, mulai potensial HAM tes sampai public interest test," paparnya.

Dia berharap dengan adanya Peraturan Pemerintah, masyarakat bisa tahu batas, kriteria informasi apa saja yang bisa dihapus atau dilupakan, baik itu berita maupun posting media sosial.

"Artis-artis yang hijrah itu harus diberi ruang yang kondusif, harapannya supaya istiqomah bukan malah digoda kembali ke masa lalu. Mengingat tidak sedikit masyarakat menjadikan artis sebagai role model. Kalau artis yang berperilaku negatif justru diberi ruang, maka secara tidak langsung ‘industri penyiaran sedang memberikan pendidikan yang buruk’ bagi pemirsanya," tandasnya.

admin

Leave a Reply

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close